CARA PALING MUDAH REGISTRASI ONLINE BPJS

CARA REGISTRASI ONLINE BPJS

Pengalaman pribadi (True Story) : Tanpa antri dan tanpa calo hanya dengan Daftar Online semua pun beres, e-ID BPJS ditangan…yeeesss.

3 hari sebelumnya hari  Kamis  jam 2 siang  iseng-iseng saya coba daftar ke kantor cabang BPJS terdekat dimanado yaitu dijalan teling tingkulu.. Begitu sampai ternyata antrian panjang terlihat mengular. Saya  parkir motor dan tanya ke bagian CS sekalian maksud hati ambil nomor antrian,tapi ternyata nomor antrian hanya bisa diambil pukul 06.00 WIB, wow… malahan ada yang bilang mending jam 04.00 subuh…eecchh busyet..itu antri atau Bertapa

Akhirnya saya putuskan untuk putar balik (putar bale ) motor, eh pas diparkiran ditawarin jasa sama calo untuk pendaftaran besok beres diurus sama si calo cukup dengan bayar Rp. 25.000,- . hmmmm…berhubung rasa nasionalisme saya yang tinggi (hahahhaa) , secara nyata-nyata saya tolak dan ingin mencoba sendiri, biar tahu prosesnya. Wakwaw…

Hari ini Minggu tepatnya, saya nyoba menyelam ke dunia maya dan ghaib di internet mencari informasi tentang BPJS, eh ketemu formulir pendaftaran ONLINE BPJS, kata petunjuk mbah penunggu website BPJS kita bisa mendaftar mandiri melalui form yang telah disediakan dan mendaftarkan Pendaftaran Anggota Keluarga berdasarkan No.Regisrasi setelah kita mendaftar terlebih dahulu.

Saya cobain aja deh, iseng-iseng berhadiah kali ya…hehehe

Sebelum menyelam lebih dalam lagi ke dunia maya maka kalian harus persiapkan terlebih dahulu persyaratan2 yang akan diminta, adapun persyaratanya sebagai berikut…mau tau? Atau mau tau ajeee….hahahaha…wakwawww….

1.      KTP Terbaru tentunya

2.      Kartu keluarga

3.      Buku Rekening pilih antara 1 dari 3 Bank yang kerjasama dengan BPJS yaitu BANK BNI, BANK BRI, DAN BANK MANDIRI.

4.      Kuota Internet yang secukupnya aje dan printer untuk mengeprint Docx VA (Virtual Account) dan e-ID BPJS…hahahaha…

Oke langsung ke TKP saja yeee….wakwaww

Langkah pertama yaitu silahkan kunjungi official Web BPJS Kesehatan http://bpjs-kesehatan.go.id terus pilih menu Layanan -> pilih sub-menu Pendaftaran Peserta. Atau langsung akses halaman pendaftaran http://bpjs-kesehatan.go.id/index.php/pages/detail/2014/15

Halaman Utama Web BPJS

Setelah itu akan muncul halaman petunjuk pendaftaran, kemudian pilih button / tombol pendaftaran.

Halaman Petunjuk Pendaftaran

Maka akan muncul tampilan form pendaftaran, jika baru pertama mendaftar pilih jenis pendaftarannya : Pendaftaran Baru. Tapi jika sudah terdaftar pilih Pendaftaran Anggota Keluarga berdasarkan No.Registrasi.

Berhubung kabelnya sudah tersambung …hahahaaa saya  pendaftar baru maka saya pilih opsi 1 pendaftaran baru

Formulir Pendaftaran

.

4. Kemudian lengkapi data formulir pendaftaran mulai dari Tab Identitas, Alamat, dan Fasilitas Kesehtan Tingkat I Kebetulan ane belum punya NPWP jadi ane kosongin no. NPWP. Jangan lupa pilih jenis kelas, dan yang terpenting adalah E-MAIL, karena berfungsi untuk konfirmasi dan aktivasi pendaftaran.
5. Jika sudah terisi 3 form tersebut, isikan kode captcha yang ada dibawah email.
6. Kemudian pilih simpan
7. Maka akan terkirim email notifikasi ke email, seperti digambar.

Konfim  email

Kalau ente ingin mendaftarkan anggota keluarga ente maka pilih tombol Entri Baru, nati akan muncul pop-up. Masukkan no registrasi yang telah dikirim ke email notifikasi.

Lengkapi data seperti pada saat ente memasukan data diri alamat dan faskes tingkat I.

Jika sudah lengkap dan selesai mendaftar maka akan diterima email notifikasi aktivasi sejumlah orang yang didaftarkan termasuk diri sendiri

8. Pada email notifikasi klik link aktivasi pendaftaran.
9. Akan muncul halaman aktivasi, dan muncul link unduh formulir yang telah terisi sesuai data yang dimasukkan dan orang-orang (anak/istri ente). Dan juga link Unduh Lembar Nomor Virtual Account ( ini penting untuk pembayaran via bank atau ATM )
   

Sedangkan yang ke 3 yaitu link Cetak e-ID BPJS-Kesehatan akan muncul setelah kita melakukan pembayaran ke bank baik via teller maupun ATM maupun E-Bankin, maupun M-Banking. (hanya BRI, Mandiri dan BNI untuk saat ini)

1. Klik link unduh Lembar Nomor Virtual Account (VA), nanti akan mendownload file pdf yang berisi nomor virtual akun BPJS per-individu, jadi jika ingin daftar 3 orang maka setiap virtual akun akan berbeda-beda dan diunduh melalui link aktivasi yang berbeda pada inbox email.
   
2.  

Maksudnya gini,  klw ingin  daftar 3 orang yaitu saya, dan kedua orang tua saya, nah ntar di email saya terima ada 3 pesan untuk aktivasi punya saya, dan kedua ortu saya. Dan file pdf virtual akunnya beda-beda juga mengunduhnya karena virtual akunnya berbeda-beda. (paham ya? , kalau gak paham silahkan ngacung di alun-alun terdekat di kota anda, hehehe)

1. Selanjutnya cetak masing-masing Virtual Account (VA) setiap individu, terus print, kalau gak di catat aja deh.
2. terus ambil kunci motor dan berangkat ke ATM masukin kartu ATM, masukin PIN ATM terus pilih menu pembayaran, cari pembayaran menu BPJS Kesehatan.
3. Kalau sudah ketemu masukan 16 digit nomor virtual akun individu yang akan dibayar. Misalnya punya ane dulu. Kalau sudah punya saya maka akan muncul struk bukti pembayaran punya saya, terus pilih lagi menu pembayaran -> menu BPJS Kesehatan. Masukan 16 digit nomor VA individu selanjutnya, misalnya punya kedua orang tua saya
4. Jika pembayaran rebes bin beres, kita buka lagi laptop dirumah buka lagi email notifikasi link aktifasi setiap individu yang diterima tadi kemudian lihat pada halaman Aktivasi Pendaftaran link cetak e-ID sudah muncul dan e-ID sudah bisa diunduh dan dicetak sendiri, laminating, kasih hiasan hello kitty atau yang lainnya bebas lah…hehehe.

Link Unduh e-ID sudah muncul

e-ID punya saya

5. Kalau kata mbak website BPJS e-ID sama kedudukannya dengan kartu BPJS yang kita peroleh dengan mendaftar ke kantor cabang BPJS.

Katanya begini nih “Pemegang e-ID tidak dikenakan kewajiban untuk mengganti e-ID dengan kartu BPJS Kesehatan”

Bagaimana mudah bukan,  tidak perlu mengantri subuh, capek nunggu,

GET IT NOW....

Bolt modem by ZTE.3

Find this cool stuff here: http://zocko.it/LGdIL

ECONOMIC DEVELOPMENT

                                                       ECONOMIC DEVELOPMENT

A branch of economics that analyzes the problems faced by developing countries and find ways to solve these problems so that developing countries can develop its economy even faster.

ECONOMIC DEVELOPMENT

The activities carried out to develop the economy and living standards or
A process leading to increased per capita income of residents in long-term
Analysis of Economic Development Problems = Developing Countries
NOTICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Before World War II, scientists have little regard for economic development, due to the following factors:
1. There are still many countries as colonies
2. Lack of effort from community leaders to discuss economic development. More concerned with the attempt to gain independence from the colonizers.
3. Economists analyze more economic failures and high unemployment (major depression)

Post-World War II (Th. 1942), many countries gained independence (ie: India, Pakistan, Phillipina, Korea & Indonesia), attention to economic development began to grow due to:
1. Colony which gained independence
2. The development of the ideals of the newly independent country to catch up to the economy.
The willingness of developed countries to assist developing countries in speeding
3. economic development.

Classification COUNTRIES WORLD

I. Based on the level of social welfare:

a. The State of the World I (First World)
(Developed Countries / Developed Country)

Western Europe (UK, France, Netherlands, Portugal, West Germany)
North America (USA, Canada)
Australia, New Zeland, Japan, Korea, China

b. The State of the World II (Second World)
(Developed Countries / Developed Country)
- Eastern Europe (Russia, Poland, East Germany, Czechoslovakia)

c. The State of the World III (Third World)
(Developing Countries / South State)
- Most of Asia (except Japan, Korea and China),
- African Countries
- Countries Latin America (Central and South America).

Classification COUNTRIES WORLD

II. Based on Income Level
Per capita:

a.Negara Maju (Developed Country)> U $ 2,000
b.Negara Advanced Semi (Semi Developing Country)> U $ 400
c.Negara Poor (Under Developing Country) <U $ 400
Sources: World Bank, 1999.

Destination Development Economic Analysis:
1. Examine the factors that lead to lack of development.
2. Address factors that cause delays in construction.
3. Suggests ways in which the approach can be taken to overcome the problems encountered thus speeding up the course of development.
Important areas analyzed in Economic Development:

1. Problems of capital formation (investment)
2. The problem of foreign trade (Exports & Imports)
3. Problems savings mobilization (Saving)
4. The issue of foreign aid
5. Problems in agriculture or industry
6. Problems of education and its role in creating a development

ECONOMIC DEVELOPMENT & ECONOMIC GROWTH

ECONOMIC DEVELOPMENT;
ECONOMIC GROWTH;
1. REGARDLESS OF RATE INCREASE ADDED GDP POPULATION STRUCTURE AND CHANGE IN ECONOMIC ORGANIZATION.
2. ECONOMIC GROWTH FOR ECONOMIC STATE EXPRESS ADVANCE.

CAUSES OF ECONOMIC GROWTH ACCELERATION:


1. THE DESIRE to catch up
2. POPULATION GROWTH
3. MUST STATE IS DEVELOPED TO HELP NYSB
4. IS humanity THD NYSB

NATIONAL INCOME ACCOUNTING METHOD


1. METHOD OF PRODUCTION (Production Method)
2. METHOD OF INCOME (Income Method)
3. METHOD OF EXPENDITURE (Expenditure Method)

11 NATIONAL INCOME CALCULATION OF PRODUCTIVE SECTORS:

1. AGRICULTURE
2. PROCESSING INDUSTRY
3. Mining and quarrying
4. ELECTRICAL
5. WATER AND GAS
6. BUILDING
7. TRANSPORT AND COMMUNICATION
8. TRADE
9. BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
10. Residential rental
11. DEFENSE
12. OTHER SERVICES

NATIONAL INCOME CALCULATION

1. NATIONAL INCOME APPLICABLE PRICE
(NOMINAL) (CURRENT PRICE)

2. NATIONAL INCOME FIXED PRICE (REAL)
(CONSTANT PRICE)

Per capita per year REVENUE FOR NEEDS TO KNOW:

1. COMPARE THE LEVEL OF WELFARE
SOCIETY OF PERIOD TO PERIOD

2. GROWTH RATE COMPARE
ECONOMY AMONG COUNTRIES

3. SEE WHETHER SUCCESSFUL DEVELOPMENT
ECONOMY OF A COUNTRY.

Per capita income LEVEL LEVEL NOT FULLY REFLECT AND LEVEL OF DEVELOPMENT OF A WELFARE STATE, BECAUSE:
1. WEAKNESSES WEAKNESSES-D sourced from IMPERFECT IN NATIONAL INCOME AND CALCULATING per capita income.
2. WEAKNESSES WEAKNESSES-D stems from the fact THAT LEVEL OF PUBLIC WELFARE ARE NOT DETERMINED BY INCOME LEVEL BUT ALSO THEIR IS BY OTHER FACTORS.

WEAKNESSES 1
1. Methodological and statistical weaknesses in calculating the per capita income with the value of its own currency and foreign currency
2. Occurs misrepresentation / too low thd poor countries because of the kind of activities in poor countries consists of small units and scattered in various corners allows for variables not included in the national income accounts
3. The official exchange rate of the currency of a country with foreign exchange price comparison does not reflect the two countries, although in theory it states said exchange rates

WEAKNESSES 2

OTHER FACTORS THAT DETERMINE INCOME LEVEL OF A COMMUNITY WELFARE STATE:
1. ECONOMIC FACTORS:
• AGE POPULATION STRUCTURE
• UNEVEN DISTRIBUTION OF REVENUE, NOT ENJOY SOME OF DEVELOPMENT.
• DIFFERENT PUBLIC EXPENDITURE complexion
• THE FIELD / leisure time HIGH
• ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE INCREASE FOR ONLY NO BUT ALSO TO REDUCE THE NUMBER OF UNEMPLOYMENT.

NON ECONOMIC FACTORS:

- EFFECT customs
- CLIMATE AND NATURAL CONDITIONS AROUND
- Liability ACTING AND REMOVED THE OPINION AND ACTING

MONETARY INDICATORS OF DEVELOPMENT & NON MONETARY

MONETARY DEVELOPMENT INDICATORS

1. Per capita income
2. Net Economic Welfare Indicators (Net Economic Welfare) Introduced William Nordhaus and James Tobin (1972), refining the values ​​of GNP to obtain a better economic indicator, with two ways:
a. Positive Correction: Pay attention to your free time (leisure time) and the informal sector economy.
b. Correction Negative: Damage to the environment by development activities

DEVELOPMENT OF NON-MONETARY INDICATORS

1. Social Indicators
By Backerman; distinguished 3 groups:
• Attempting to compare the level of welfare of society should be. in the two countries by improving the way the national income accounts, spearheaded by Collin Clark and Golbert and Kravis.
• Adjustment of revenue society should be. compared by considering the price of various countries.
• Attempts to compare the level of welfare of each country based on the data are ill-monetary (non-monetary indicators). Non-monetary indicators simplified (modified non-monetary indicators).

Quality of Life Index and the Human Development Index (HDI)

Morris D: Physical Quality of Life Index (PQLI) Quality of Life Index (IKH) which is a combination of three factors:

1. Life Expectancy
2. Death rate
3. Literacy levels.

Since the year 1990 the UNDP developed the Human Development Index (HDI) (Human Development Index HDI =):

(1). The survival rate
(2). Society and the literacy rate
(3). Level of real income per capita public
based on the purchasing power of each country.

The amount of index 0 s / d 1. The more close to 1 means a high human development index and vice versa.

Mixed Indicator
BPS: Susenas Core Welfare Indicators (Core NSES) Education: level of education, the literacy rate and the level of participation in education.

1. Health
average sick days, health facilities
2. Housing
sources of clean water and electricity, sanitation and quality of home
3. Labor force
labor force participation, Number of working hours, the main source of income, employment status
4. Family Planning and Fertilization
The use of milk, immunization rates, health attendance at births, contraceptive use
5. Economy
Levels of per capita consumption
6. Criminality
The number of thefts per year, the number of murders per year, the number of rapes per year.
7. Excursions
Frequency of trips per year
8. Access in the media
The number of newspapers, the number of radio and television sum

TASK BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

1. The difference between financial institutions banks and financial institutions are not the Bank are:Bank Products offered: current accounts, savings, deposits, loans, bank guarantees, l / c, collection, transfer, safe deposit box, clearing, travel check, foreign exchange transactions.Financial Institutions (Non-Bank): capital markets, financial markets, insurance, mortgage, leasing, factoring, modalventura, pension funds, plastic card.The main activities of banks: funds also raise funds,financial institutions (Non-Bank): more focused on the distribution of funds only2.Tugas basic tasks of Bank Indonesia (Central Bank) is:Establish and implement monetary policyOrganize and maintain payment systemRegulate and supervise banks
 Main 3.Peranan Banks are:Commercial Bank has a strategic role in aligning and balancing the elements of equitable development and results of development, economic growth and stability to support the implementation of national development.And be the main factor in running a banking business are:factor "confidence" of the community is a major factor in running a banking business.
 4. Factors that may be considered in the bank's lending is by analysis of the 5 C: Character Assessment (Character), Capability Assessment (Capacity), Assessment of capital (Capital), Assessment of collateral (Collateral), and assessment of the customer's business prospects debtor
 5.Yang including State Bank are:* BNI * INDEPENDENT* BRI* BTNThat includes private banks are:• BCA Artha Graha• Bukopin Bank Permata• OCBC Danamon• NISP

COOPERATION

I.LatarHISTORY OF COOPERATION1. HISTORY OF COOPERATION IN THE WORLDCooperatives are almost all industrialized countries and developing countries. Historically Cooperative: social institutions that grow on the basis of traditional solidarity and cooperation between individuals, ever evolving since the beginning of human history until the beginning of the industrial revolution in Europe in the late 18th and 19th centuries.These institutions are often called "COOPERATIVE preindustrial"Criteria historical cooperatives through sociological approaches to define the socio-political and social systems, community (gemeinschaft) and community groups that have a cooperative structure, in which the relationships between individuals characterized by solidarity and cooperation, and socio-political forces, which are divided equally among the economic them.In countries that are developing tribal system, form a large family, the local community, most helpful business, traditional cooperation. Cooperatives cooperatives called native (autochthonous cooperative) or traditional cooperation, for example: mutual assistance in Indonesia.A. PIONEER-PIONEER OF COOPERATIONA.1. PIONEER-PIONEER OF COOPERATIVE OF ROCHDALEWhich consists of 28 employees led by Charls Howard in the north England town of Rochdale, on 24 October 1844 establishing a retail business owned by its customers successful. This event is the birth of "Modern Cooperative Movement"Rochdale Equitable Pioneer's Cooperative Society, with cooperative principles:1. Membership is open.2. Democratic oversight.3. Limited interest on capital members.4. Refund of net income in accordance with the services to cooperatives.5. These items are only sold in accordance with the prevailing market price and should be in cash.6. There were no differences based on race, ethnicity, religion and political affiliation.7. The goods sold are genuine items and not damaged or fake.8. Education of members on an ongoing basis.A.2. PIONEER Schultze DELITSCHHerman Schultz-Delitsch (1808-1883), judge and member of the first parliament in Germany which successfully developed the concept badi initiatives and gradual development of urban credit cooperatives, cooperative provision of the means of production for the craftsmen, which is then applied by small traders, and other groups more.In addition to credit unions, cooperatives established Schulze other types, such as:1. Cooperative insurance for the risk of illness and death.2. Cooperative procurement of raw materials and production inputs and market their production.3. Cooperative production, which is where its members as owners and workers at the cooperative at the same time.A.3. PIONEER RAIFFEISSENRaiffeissen Friedrich Wilhelm (1818-1888) head of the village in Flemmerfeld, Weyerbush in Germany. Raiffeissen establish credit cooperatives based on solidarity and unlimited dependents borne by the members of the cooperative societies, and guided brdasarkan principle of self-help, self-managing, and supervising themselves.At that time the business main ideas of conception are:1. Establishment of co-operatives with a simple organization on the basis of group members who are few in number and need each other.2. Implementation of the management of co-operatives by people who trusted and respected by its members, for example: teachers, clergy, etc..3. Lending only to members, but the deposits accepted from non-members.In addition to the cooperative pioneers above, there are also pioneers from other countries such as:1. Luzatti Luigi (1841-1927) in Italy.2. Abbe de Lammerais (1782-1854) in France.3. Sir Horace Plunkett (1854-1932) in Ireland.2. Cooperatives in IndonesiaCooperatives in Indonesia, according to the 1992 Act, is defined as a business entity consisting of individuals or legal entities with the bases cooperative activities based on the principles of co-operatives as well as the economic movement is based on the principle of the family. In Indonesia, the cooperative principles have been laid down in Law no. 12 of 1967 and Law no. 25 of 1992. The principle of co-operatives in Indonesia is approximately equal to the internationally recognized principle with a slight difference, that is the explanation of the SHU (Business Profits).3. History of cooperatives in IndonesiaA brief history of the cooperative movement began in the 20th century, which generally is the result of that effort was not spontaneous and is not done by people who are very wealthy. Cooperative grow from among the people, while suffering in the economic and social field generated by the capitalist system mounting. Some people whose livelihoods simple with limited economic capacity, driven by the suffering and the economic burden of the same, spontaneously unite to help himself and his fellow man.In 1896 a municipal Patih R.Aria Wiria Atmaja in Navan set up a bank for public servants (aristocracy). He was driven by his desire to help those employees who increasingly suffer from trapped by moneylenders who provide loans with high interest rates. Patih intent is to establish a model of credit cooperatives in Germany. Ideals are then forwarded by the spirit of De Wolffvan Westerrode, a Dutch resident assistant. De Wolffvan Westerrode while on leave were able to visit Germany and advocated Aid Savings Bank will convert the existing Aid to Banks, Savings and Agriculture. Besides civil farmers also need to be helped as they increasingly suffer from the pressures of the pengijon. He also advocated changing into a cooperative bank.In addition, he founded the village granaries are encouraging farmers to save the harvest season and provide relief loans pceklik paddy season. He also tried to make it into barns Credit Cooperative Rice. But the Dutch government at the time was another opinionated. Bank Aid, Savings and Agriculture and Cooperative Village Office is not used but the Dutch government established a new village barns, village banks, pawnshops and cash Centrale which later became Bank Rakyak Indonesia (BRI). All of that is a business entity's authority and led by the people government.In the Dutch-forming cooperatives can not be implemented because:1. No government agencies or non-governmental agencies that provide information and education on cooperatives.2. There is no law that governs the cooperative.3. Colonial government itself is still in doubt because of political considerations suggest cooperatives, cooperative worry it will be used by the policy for the purpose of threatening the government colony.In 1908, Budi Utomo founded by Dr. Sutomo provide a role for the cooperative movement to improve the lives of the people. In 1915, regulations made Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, and in 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.In 1927 established Islamic Trade Unions, which aims to fight the economic position pengusah-indigenous entrepreneurs. Then, in 1929, established the Indonesian National Party fighting for the dissemination of the cooperative spirit.However, in 1933 out of a similar law Law no. 431 so lethal cooperative effort for the second time. In 1942 Japan occupied Indonesia. Japan then established cooperative kumiyai. Originally cooperative run smoothly. However, its function has changed dramatically and become a tool to benefit Japan, and misery to the people of Indonesia. After Indonesia's independence, on July 12, 1947, the cooperative movement in Indonesia Cooperative Congress held the first in Tasikmalaya. Today is then designated as the Day of Cooperatives Indonesia.SOURCE:1. purwakartakab.bps.go.id2. Ministry of Cooperatives and SMEs3. http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

ECONOMIC DEVELOPMENT

                                ECONOMIC DEVELOPMENT 

IN THE FIELD OF EDUCATION SULAWESI UTARA


Role of Education in Development

          Education is very strategis.John C. Bock, the Education and Development: A Conflict Meaning (1992), identifies the role of education as: socializing ideology and values ​​of the socio-cultural nation, to prepare the workforce to fight poverty, ignorance, and promote social change, opportunity and income leveling danuntuk . The first role is the political function of the two roles of education and the other is a function ekonomi.Berkaitan with the development of the role of education is very strategis.John C. Bock, the Education and Development: A Conflict Meaning (1992), identifies the role of education as: socializing ideology and values ​​of the socio-cultural nation, to prepare the workforce to fight poverty, ignorance, and promote social change, opportunity and income leveling danuntuk . The first role is the political function of the two roles of education and the other is a function ... Functional areas fisik.Sejalan paradigm, paradigm of socialization see the role of education in development are:a) developing individual competencies,b) higher level of competence is needed to increase productivity, andc) in general, improve the ability of citizens and the increasing number of citizens who have the capability will increase the life of society as a whole.

          Therefore, based on the socialization paradigm, educators ... economic, political and cultural, with the main purpose of improving
welfare of citizens of the nation as a whole. In the development process is the role of education is very strategis.John C. Bock, the Education and Development: A Conflict Meaning (1992), identifies the role of education as: socializing ideology and values ​​of the socio-cultural nation, to prepare the workforce to fight poverty, ignorance, and promote social change, danuntuk merataka ...Development is a continuous process covering all aspects of society, including social, economic, political and cultural, with the main aim improving the welfare of the nation's citizens as a whole. In the development process is the role of education is very strategis.John C. Bock, the Education and Development: A Conflict Meaning (1992), identifies the role of education as: socializing ideology and values ​​of the socio-cultural nation, to prepare the workforce to fight poverty, ignorance, and promote social change, opportunity and income leveling danuntuk . The first role is the political function of the two roles of education and the other is a function ekonomi.Berkaitan with the role of education in national development appears to be the center of the two paradigms for policy makers in education policy development: Functional Paradigm and socialization paradigm. Functional paradigm view that underdevelopment and poverty because people do not have enough people who have the knowledge, skills and modern attitudes. According to the experience in Western societies, educational institutions formal school system is the lead agency to develop the knowledge, skills and expertise to train and inculcate modern attitude of the individuals who are required in the development process. The evidence showed a strong correlation between a person's formal education and participation in development. Further developments arise, Human lnvestmen thesis, which states that
 investment in human beings is more profitable,Education Sector in Economic Development What's In North SulawesiDirection of the topic as described above if we look more specifically on economic development in the field of education in northern Sulawesi is allowed in the proposed jempol.hal we can see from the launch of the Movement of ALL SCHOOLS SHOULD or in short SHS Movement in Manado Town Square which took place on 16 November 2009, took place early spektakuler.rencana activities will begin with a healthy way by 10 thousand students were turned pesertannya booming, is estimated at 15 thousand students and teachers in activities that enliven the initial design of a 10 thousand steps.SHS movement has received full support from a number of parties, such as the Bank of North Sulawesi, Bank Indonesia, PLN, Telkom Flexy, Printing Manado, Tasik Ria Resort, as well as the Bank Manadiri.para It provides assistance in the form of money that is given through the student's account (Bank Flammable Rp 350 thousand per student per month), as well as school supplies from bags to stationery menulis.Selain set it at 15 schools in each district in the city of North Sulawesi has prepared a pilot project, to embrace the program students who drop out of school in order to going back to school.Governor SH Sarundajang (SHS) Saying thank you to all the parties, Mainly students and teachers in Manado for having participated in the launch of SHS itu.Katanya movement, a successful and prosperous nation has a human resources Reliable. "People should realize the importance of education is essential and fundamental to the advancement of regional, national and even
The country "he said." We aim to increase the degree of kualita HR in North Sulawesi.According Sarundajang, economic development in the field of education is an important key of pembangunan.ada many reasons for the development pendidikan.misalnya to support economic development, tourism development, including a special area of ​​economic policy.Meanwhile, North Sulawesi Province Department of Education Kadis who were then still held by cpc Djouhari Kansil revealed, with much of the attention of provincial and local government Manado North Sulawesi, is expected of all school-age children to enjoy education. "At least we have to reach the 0.1 people who are illiterate, and increased development index manusia.ujarnya.He Adds, these activities should be triggered throughout stacholders education in North Sulawesi, to foster a vital and strategic role of education in improving the welfare of the people of North Sulawesi.IPM SULUT TWO NATIONAL RANKINGSH Sarundajang governor asserted, one indicator of the success of human resource development is the achievement of Flammable human development index (HDI) in North Sulawesi in the last three years is above the national average and last in the order of 2 after DKI Jakarta.In the Year 2006 North Sulawesi, on IPM rose 74.37 points in the year 2008 increased to 75.16.Nilai 2007.tahun Sulawesi HDI above the national average in figures 70.10 (2006) .70.59 (2007) and
71.17 (2008). Components making up the HDI in 2008, the figure reached 72.01 years of life, the literacy rate of 99.31% and an average length of school year reached 8.80.With that basis, the SHS was determined further promote North Sulawesi, and he waved Nyiur to advance the province's no better way than on a policy of "Building Without Corruption".So, he took Drs Djouhari Kansil MPD as a deputy governor of North Sulawesi, North Sulawesi mendapinginya as a candidate for governor of North Sulawesi 2010-2015 period in the election on 3 August 2010 lalu.dalam time the phrase "I and the pack will continue to enforce Kansil governance in value due to the action and achievements, as well as respected for his sincerity and membanguna kejujuran.kesemuanya indispensable in society in a fair and prosperous North Sulawesi, said the pack was raised at the event Sarundajang declaration of the couple on Monday afternoon on 31 May 2010 last time.Vice Governor, Drs Djouhari Kansil MPd, on the occasion expressed his determination to do our best to assist Sarundajang Flammable. "The challenges ahead for the welfare of the people of North Sulawesi, will increasingly kompleks.salah just went one way is to continue to boost the human resource sector pendidikan.sebab the berkualita will be key to the success of development in the areas of social, political, and cultural. "said the former head of department Kansil Flammable Education.EDUCATIONAL ACHIEVEMENTNorth Sulawesi Governor SH Sarundajang delivered a number of achievements in the education sector, the statement of accountability reporting (accountability report) in 2009 in North Sulawesi parliament office.
"The education sector is a cornerstone of human resource development in the area, so that the pedal boot up to the expectations of all parties," said the Governor, before the legislators.Some of the accomplishments achieved in North Sulawesi lapse in 2009, among others, the literacy rate of 99.60% or just 0.4% behind the people who are illiterate or above the national standard of 5%.Partisapasi rough numbers (APK) elementary school (SD) and MI reached 96.15%, and high school (SMP) 98.76%, and upper secondary school (high school) about 83% and all values ​​were above the national target.The average length of schooling is 8.6 years in North Sulawesi or the means to the average population in the region rather close to graduating from high school or junior high school located on the class III Semester II, capain figure was above the national 7.1 years.Besides the quality of education has grown nationally to pilot school adri international school consisting of three elementary schools, six junior high school, high school three schools, and nine vocational schools, he said.SHS raise QUALITY EDUCATIONAnyone who wants to survive and exist in the 21st century the century of competition was filled with those who are able and willing to provide a large portion of the world's attention pendidikan.sebab no longer inevitable, they are failing and unable to compete, baikindividu, organization, region or country are those who quality human resource department is weak and pas-pasan.sebaliknya they exist are successful and those who excel in the quality of human resources, see America, singapore, japan, china, and europe.
History has recorded with gold ink that big leaps renewal is happening in this world is the work of the quality, berpendidikan.hal This also makes the argument we put aharapan mengepa great academics to Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untukmelanjutkan large programs in North Sulawesi, which is due to penegembangan keperpihakannya quality of human resources (HR), says Dr Max Ruindungan, expert educational administration from the State University of Manado (UNIMA0 answer pertannyan of Manado Post reporter.According to Max Ruindungan, a new paradigm of economic development of northern Sulawesi as a gateway to eastern Asia and the Pacific have been well placed education as the engine of growth engine growth.atau / perubahan.dalam such a context, I support the SHS program that wants to modernize schools rural areas, including improving the quality of teachers and an additional 200 personnel declared a target and a thousand magister.tegas ruindungan doctor.Max menembahkan Ruindungan, target young workers predicated SHS doctor reproduce up to 200 should also was designed for up to 10 years to grow to 1,000 new doctoral and master new 5000an. "This will be a mainstay and a very powerful source of energy for North Sulawesi to exist in the era sharp competition ahead, "said Max.In a separate Prof Dr Ellem Kumaat, doctor expert techniques that manta French graduate faculty of Engineering Dean of the University of Sam Ratulangi (UNSRAT) said that anyone should honestly admit, north Sulawesi has appeared proud in national and international forums in the era of SHS leadership these last five years.
SHS five-year agenda that is about to push forward all-out world of education in North Sulawesi as well as to support and berfungsinnya terciptannya gate north Sulawesi to eastern Asia and the Pacific into its own grace and blessing of all rakyat.karena it should have been a big agenda in education and SHS realization of the gateway to eastern Asia and the Pacific are to be enjoyed broad support from the community northern Sulawesi.This agenda jug, added Prof. Ellen, should be understood as a major contribution in the SHS for the construction of a new generation of Sulawesi utara.Generasi didalamnnya future will come enjoy our grandchildren, "so, SHS not think for a moment of political interests, nor is it merely the pursuit of power alone, but SHS would like to dedicate precious treasure for generations anank children and grandchildren, "said Prof. Ellen.While the statement of Prof. Ellen, prof Dr Venetia Danes cardiologist doctor graduates from universities in Australia and Melbourne University lecturer Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado to remind all parties that future human anatr quality competition is inevitable. "Means, if Flammable human quality bias is not relied upon to compete in the global arena, including his own in North Sulawesi, North Sulawesi, as well as part of global.maka he will be marginalized and cumin penonton.ini we certainly do not want, because it let's support the quality of human resource development agenda that has been in the launch palm SHS , 'said Prof Venne Danes.
 According to Prof. Danne, the potential is contained in a high quality of humans is much more powerful if the scrutiny of natural resource wealth sekalipun.sebab high-quality human resources can be created, capable of making a breakthrough, and able to make changes to the changes, while certainly capable berinovasi.sementara resources
nature can be discharged, but the usual creative people qualified to take place continuously.So, I agree with SHS gives large portion of the development of quality human resources in Any Field, as well as means to build and help all the citizens of North Sulawesi, which does require a good education, said Prof. Venne
  

sources :


Simple Blog John C. Bock, the Education and Development: A Conflict Meaning (1992),

The Book "Building Without Corruption" Author Drs.Sinyo Harry Sarundajang, published (2011),